SOFIFI,Gonone.id –Dua kali lipat. Itulah angka yang disoroti Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, saat memperingati HUT ke-27 Provinsi Maluku Utara. Pendapatan asli daerah (PAD) yang semula berada di kisaran Rp800 miliar saat ia bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe mulai memimpin, kini mencapai Rp1,6 triliun dalam APBD Perubahan 2026.
Angka itu disampaikan Sherly usai memimpin upacara HUT ke-27 Maluku Utara di halaman Masjid Raya Shaffulkhairaat, Sofifi, Senin (12/10/2026). Di hadapan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan anggota DPRD, ia memaparkan sejumlah capaian sekaligus pekerjaan rumah yang masih harus dituntaskan pemerintah provinsi.
“PAD-nya Rp800 miliar. Hari ini APBD-P 2026 PAD-nya sudah Rp1,6 triliun, naik dua kali lipat,” kata Sherly.
Peningkatan PAD tersebut menjadi salah satu indikator yang disorot pemerintah provinsi dalam perjalanan pembangunan Maluku Utara. Namun, bagi Sherly, capaian fiskal perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Ia mengapresiasi kolaborasi organisasi perangkat daerah (OPD), instansi vertikal, perbankan, dan sektor swasta yang dinilai turut mendukung pembangunan di daerah tersebut.
Pendidikan dan kesehatan jadi perhatian
Di sektor pendidikan, Sherly menyebut pemerintah provinsi telah menggratiskan uang komite bagi siswa SMA, SMK, dan SLB dalam 100 hari pertama kepemimpinannya. Program beasiswa juga dijalankan untuk memperluas kesempatan masyarakat mendapatkan pendidikan.
Sementara di bidang kesehatan, pemerintah memperluas cakupan Universal Health Coverage (UHC) dengan dukungan sepuluh kabupaten dan kota di Maluku Utara.
Layanan operasi jantung juga telah dibuka di Ternate. Adapun pada 2027, pemerintah merencanakan renovasi RSUD Chasan Boesoirie untuk meningkatkan kenyamanan pasien.
Penguatan layanan radiologi di rumah sakit Sofifi turut menjadi agenda. Pemerintah berharap peningkatan fasilitas tersebut dapat mengurangi kebutuhan pasien untuk dirujuk ke luar daerah, termasuk mereka yang membutuhkan penanganan kemoterapi.
Rencana itu menjadi penting bagi masyarakat di wilayah kepulauan, yang kerap menghadapi tantangan jarak dan biaya ketika harus memperoleh layanan kesehatan lanjutan.
Renovasi rumah dan jalan tani digenjot
Di sektor perumahan, pemerintah provinsi mencatat peningkatan program renovasi rumah tidak layak huni dari 700 unit pada 2025 menjadi 1.200 unit pada 2026. Targetnya, jumlah rumah yang direnovasi bertambah menjadi 1.500 unit pada 2027.
Selain program daerah, dukungan pemerintah pusat melalui program bedah rumah juga mengalir ke Maluku Utara. Sherly menyebut 4.642 rumah telah terverifikasi dari kuota yang disebut mencapai 5.300 unit.
Pemerintah provinsi, lanjut dia, kembali mengusulkan data rumah yang sebelumnya belum memenuhi persyaratan agar dapat diverifikasi.
Di sektor pertanian, sekitar 150 kilometer jalan tani telah dibangun sepanjang 2025–2026. Untuk 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran bagi pembangunan 200 kilometer jalan tani.
Dinas Pekerjaan Umum juga tengah menyiapkan inovasi konstruksi yang memungkinkan pembangunan jalan tanpa menggunakan material sirtu. Inovasi ini diharapkan mempercepat pengerjaan sekaligus memperpanjang usia jalan.
Bagi daerah yang memiliki potensi pertanian dan perkebunan, akses jalan bukan sekadar infrastruktur. Jalan tani juga menentukan kemudahan petani mengangkut hasil produksi dan menjangkau pasar.
Rp300 miliar untuk DBH, Rp250 miliar disiapkan pada 2027
Persoalan dana bagi hasil (DBH) kepada kabupaten dan kota juga menjadi bagian dari paparan Sherly.
Dalam APBD Perubahan 2026, pemerintah provinsi mengalokasikan sekitar Rp300 miliar untuk pembayaran DBH. Sementara pada 2027, anggaran sebesar Rp250 miliar kembali disiapkan untuk mencicil kewajiban tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya.
“Di tahun 2027 kita anggarkan Rp250 miliar untuk mencicil DBH, mudah-mudahan bisa segera lunas,” ujarnya.
Pembayaran DBH menjadi salah satu aspek penting dalam hubungan fiskal antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Kelancaran pembayaran diharapkan ikut mendukung kapasitas daerah dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Sherly akui masih banyak pekerjaan rumah
Di balik sejumlah capaian itu, Sherly tidak menutup mata terhadap pekerjaan rumah yang masih menanti. Ia meminta dinas terkait mempercepat revitalisasi puskesmas, mengejar tambahan anggaran untuk revitalisasi sekolah, serta memastikan pekerja di kawasan industri dan sektor swasta memperoleh perlindungan melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Perhatian juga diberikan kepada masyarakat pesisir, khususnya nelayan yang belum memiliki dokumen perkawinan secara hukum negara.
Pemerintah provinsi bersama instansi terkait telah memfasilitasi layanan isbat nikah dan pencatatan perkawinan bagi sekitar 130 nelayan yang sebelumnya hanya menikah secara agama.
Kelengkapan dokumen tersebut menjadi pintu bagi masyarakat untuk mengakses berbagai layanan dan fasilitas negara. Persoalan administrasi yang tampak sederhana itu, bagi sebagian warga pesisir, dapat menentukan apakah mereka tercatat secara resmi dan memperoleh hak pelayanan yang semestinya.
Identitas budaya ikut diperkuat
Selain pembangunan fisik dan pelayanan dasar, pemerintah provinsi mendorong penguatan identitas budaya Maluku Utara.
Sherly menyebut pembahasan regulasi penggunaan baju adat dari sepuluh kabupaten dan kota tengah berjalan. Gagasan penyusunan Mars Maluku Utara juga akan ditindaklanjuti melalui perlombaan.
Ia turut mengapresiasi rangkaian peringatan HUT ke-27 yang menghadirkan parade kebudayaan, partisipasi empat kesultanan, serta pelayanan publik dari 15 OPD di Alun-alun Sofifi.
Keterlibatan unsur budaya dan pelayanan publik dalam perayaan tersebut diharapkan memperkuat kebersamaan sekaligus mendekatkan pemerintah dengan masyarakat.
Pertumbuhan harus benar-benar dirasakan
Peringatan HUT ke-27 Maluku Utara mengusung tema “Tumbuhnya Harus Terasa”. Tema ini menegaskan bahwa pertumbuhan daerah semestinya tidak berhenti pada angka pendapatan, besarnya anggaran, atau bertambahnya daftar program pemerintah.
Pertumbuhan perlu terlihat dalam layanan kesehatan yang lebih mudah dijangkau, pendidikan yang semakin terakses, rumah yang lebih layak, jalan yang mempermudah aktivitas ekonomi, serta perlindungan bagi pekerja dan masyarakat pesisir.
Kenaikan PAD dari Rp800 miliar menjadi Rp1,6 triliun menjadi capaian yang patut dicatat. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan peningkatan kapasitas fiskal itu diterjemahkan menjadi manfaat yang merata di sepuluh kabupaten dan kota.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya seberapa besar pendapatan yang berhasil dikumpulkan pemerintah, melainkan seberapa nyata perubahan yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Di usia ke-27, Maluku Utara memiliki modal fiskal dan sejumlah agenda pembangunan untuk melangkah lebih jauh. Pekerjaan berikutnya adalah memastikan setiap capaian benar-benar sampai kepada warga, termasuk mereka yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan.(NN)
