Gonone.id ,- Suasana pagi di Pelabuhan Rum, Kota Tidore Kepulauan, tampak seperti biasa: Motor kayu bersandar, para penumpang hilir mudik membawa barang bawaan, dan suara motor laut sesekali mengoyak ketenangan. Namun, ada yang berbeda di pintu masuk kawasan pelabuhan. Portal elektronik yang mestinya menjadi pengatur arus kendaraan dan penarikan retribusi, tampak diam tak bergerak.
Berdasarkan pantauan lapangan pada Senin pagi, 7 Juli 2025, fasilitas tersebut sudah tak berfungsi sejak beberapa hari. Tak ada gerakan naik-turun dari portal otomatis itu. Di baliknya, beberapa petugas tampak berjaga—bukan untuk mengawasi sistem digital, melainkan menarik retribusi secara manual. Karcis kertas kembali digunakan, menggeser teknologi yang seharusnya memudahkan pengelolaan pelabuhan.
“Saya lihat ini sudah dari awal tahun memang begitu. Setiap kali saya dan keluarga ke Ternate, torang selalu bayar pakai karcis,” kata seorang warga yang ditemui di lokasi. Ia tak ingin disebutkan namanya, tapi wajahnya memancarkan kejengkelan yang sulit ditutupi.
Kondisi ini, menurutnya, membuka ruang bagi potensi kebocoran retribusi. “Kalau sistem elektroniknya jalan, semua terdata. Tapi kalau begini, bagaimana bisa tahu berapa pemasukan sebenarnya? Siapa yang menjamin uang yang torang bayar itu masuk ke kas daerah?”
Kritik serupa juga datang dari pengguna jasa pelabuhan lainnya. Mereka menilai, tidak berfungsinya portal bukan sekadar soal teknis, tapi mencerminkan lemahnya perhatian pemerintah terhadap infrastruktur dasar layanan publik.
“Portal itu bukan barang murah. Kalau rusak, berarti ada yang salah dalam perawatannya. Kalau dibiarkan rusak berbulan-bulan, berarti ada pembiaran,” ujar warga lain yang setiap pekan bolak-balik Tidore-Ternate untuk berdagang.
Ia berharap dinas teknis, dalam hal ini Dinas Perhubungan atau instansi terkait di Kota Tidore Kepulauan, segera mengambil langkah perbaikan. “Fasilitas itu harusnya dijaga, bukan dibiarkan rusak begitu saja. Pemerintah harus serius.”
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan mengenai penyebab kerusakan portal elektronik tersebut dan kapan perbaikannya akan dilakukan.
Di tengah geliat Tidore sebagai kota kepulauan yang bergantung pada sistem transportasi laut, rusaknya fasilitas seperti ini bukanlah hal remeh. Ia mencerminkan tantangan klasik dalam pengelolaan infrastruktur publik: antara pengadaan dan pemeliharaan, antara kemauan dan tanggung jawab.(Red)
