Tidore,Gonone.id – Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra Kota Tidore Kepulauan, Rudi Ipaenin, menegaskan bahwa digitalisasi bantuan sosial bukan sekadar perubahan sistem pelayanan, tetapi merupakan ikhtiar bersama untuk memastikan bantuan sosial dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Percepatan Digitalisasi Bantuan Sosial yang diselenggarakan Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan di Aula Handayani Dinas Pendidikan, Rabu (14/10/2026).
Menurutnya, program ini hanya akan berhasil jika ada sinergi total dari Pemerintah Kota sampai ke Desa dan Kelurahan.
“Kita menyadari bahwa saat ini belum semua Desa dan Kelurahan memiliki jumlah agen perlinsos sesuai target. Namun demikian, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan telah membangun kerja sama dengan Polresta Tidore dan Kodim 1505/Tidore, dengan melibatkan seluruh Bhabinkamtibmas dan Babinsa sebagai agen perlinsos. Ini merupakan langkah strategis yang harus kita optimalkan melalui pembekalan, koordinasi, dan pendampingan di lapangan,” ungkapnya.
Rudi Ipaenin juga menegaskan kepada para Camat, Lurah, dan Kepala Desa untuk mengambil peran aktif.
“Saya minta agar mengambil peran aktif. Pastikan kebutuhan agen di wilayah masing-masing terpetakan dengan baik, masyarakat memperoleh informasi yang benar, dan setiap kendala segera dilaporkan untuk dicarikan solusi bersama,” tegasnya.
Ia berharap kepada Tim Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) agar koordinasi teknis diperkuat, khususnya dalam mendukung kesiapan data kependudukan, proses identifikasi dan verifikasi sesuai kewenangan, serta penyelesaian kendala teknis di lapangan.
Lanjutnya, ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian bersama: Pertama, percepat pemenuhan target agen perlinsos. Kedua, perkuat edukasi dan pendampingan masyarakat. Dan ketiga, jaga integritas dan akuntabilitas.
Rudi menambahkan, rapat ini harus menghasilkan langkah konkret, pembagian tugas yang tegas, target waktu yang terukur, serta evaluasi berkala.
“Jangan sampai kita kuat dalam koordinasi, tetapi lemah dalam pelaksanaan. Ingat, keberhasilan program ini bukan diukur dari banyaknya agen yang ditetapkan di atas kertas, melainkan dari kesiapan mereka melayani dan kemudahan masyarakat memperoleh akses terhadap program bantuan sosial,” tegasnya.
“Mari satukan langkah, perkuat kolaborasi, dan pastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal karena lemahnya informasi maupun pendampingan,” tutupnya.
—
*VERSI PENDEK UNTUK MEDSOS (Facebook / Instagram Pemkot)*
*Pemkot Tidore Percepat Digitalisasi Bansos*
Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra Kota Tidore Kepulauan Rudi Ipaenin memimpin Rapat Percepatan Digitalisasi Bantuan Sosial di Aula Handayani Dinas Pendidikan, Rabu (14/10).
Rudi menegaskan digitalisasi bansos adalah ikhtiar untuk mewujudkan pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Untuk memenuhi target agen perlinsos, Pemkot Tidore bekerja sama dengan Polresta Tidore dan Kodim 1505/Tidore dengan melibatkan Bhabinkamtibmas dan Babinsa sebagai agen perlinsos.
Ia meminta Camat, Lurah, dan Kades berperan aktif memetakan kebutuhan agen, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta melaporkan kendala di lapangan.
Tiga fokus utama: percepat pemenuhan agen perlinsos, perkuat edukasi masyarakat, dan jaga integritas serta akuntabilitas.
“Keberhasilan bukan diukur dari banyaknya agen di atas kertas, melainkan dari kesiapan melayani masyarakat,” tegas Rudi.(NN)
