TIDORE, Gonone.id — Pemerintah Kota Tidore Kepulauan kembali menorehkan prestasi dalam tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Kali ini, Pemkot Tidore mendapat penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara sebagai daerah dengan capaian persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tertinggi di Provinsi Maluku Utara.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Ismail Dukomalamo, pada kegiatan Penutupan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dan Pemantauan Atas Penyelesaian Kerugian Daerah se-Provinsi Maluku Utara Semester I Tahun 2026, yang berlangsung di Auditorium Lantai II Kantor BPK Perwakilan Maluku Utara, Kota Ternate, Kamis (9/7/2026).
Penghargaan diserahkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku Utara, Bhuono Agung Nugroho. Dalam pemantauan tersebut, Kota Tidore Kepulauan mencatat capaian tindak lanjut rekomendasi BPK sebesar 77,73 persen, tertinggi dibandingkan seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara.
Usai menerima penghargaan, Ismail Dukomalamo menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Maluku Utara yang selama ini terus memberikan pendampingan, evaluasi, serta dorongan kepada pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai rekomendasi hasil pemeriksaan.
“Kami sangat berterima kasih kepada Kepala Perwakilan BPK RI beserta seluruh jajaran Tim Pemantauan Tindak Lanjut. Terima kasih atas dedikasi, bimbingan, serta seluruh evaluasi yang diberikan selama proses kegiatan berlangsung,” kata Ismail.
Meski berhasil meraih peringkat pertama, Ismail mengakui masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, baik yang berkaitan dengan tindak lanjut administratif maupun penyelesaian kerugian daerah.
Menurutnya, capaian tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi seluruh inspektorat di Maluku Utara untuk terus meningkatkan kinerja dalam menuntaskan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
“Kami berharap Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Maluku Utara bersama jajaran terus memberikan motivasi, arahan, dan bimbingan kepada pemerintah daerah agar penyelesaian tindak lanjut rekomendasi dan kerugian daerah dapat berjalan lebih optimal,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ismail menargetkan peningkatan capaian tindak lanjut rekomendasi BPK hingga mendekati angka 90 persen pada periode berikutnya. Menurut dia, target tersebut penting karena menjadi salah satu indikator kinerja kepala daerah dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kami berharap setelah kegiatan ini progres tindak lanjut seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara dapat meningkat secara signifikan. Khusus Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, kami menargetkan minimal mendekati 90 persen dari capaian saat ini yang berada pada angka 77,73 persen,” katanya.
Ismail juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang dinilai berperan besar dalam pencapaian tersebut.
Ia mengajak seluruh OPD untuk terus menjaga kekompakan dan memperkuat kolaborasi demi mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi yang telah diraih.
“Mari kita terus bekerja sama dan berkolaborasi untuk memberikan yang terbaik bagi daerah ini. Jaga terus kekompakan dan kerja sama yang telah terbangun sehingga prestasi ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan,” ajaknya.
Berdasarkan hasil pemantauan yang diumumkan BPK Perwakilan Maluku Utara, Kota Tidore Kepulauan berada di posisi teratas dengan capaian tindak lanjut rekomendasi sebesar 77,73 persen. Posisi kedua ditempati Kabupaten Halmahera Utara dengan capaian 72,10 persen, disusul Kabupaten Kepulauan Sula di peringkat ketiga dengan capaian 71,12 persen.
Capaian tersebut menjadi sinyal positif atas komitmen Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebagai bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik.(NN)
