Gonone.id – Gelombang penolakan terhadap wacana perumahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK Paruh Waktu di Kota Tidore Kepulauan berujung pada pernyataan tegas dari Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen. Di hadapan ribuan aparatur yang memadati Halaman Kantor Wali Kota Tidore, Senin (6/7/2026), ia memilih berdiri di barisan para pegawai dan menyatakan siap melepaskan jabatannya jika kebijakan perumahan pegawai benar-benar terjadi.
Pernyataan tersebut disampaikan saat Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menggelar apel akbar untuk menyampaikan kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami defisit lebih dari Rp50 miliar. Dalam kesempatan itu, pemerintah menjelaskan skema efisiensi anggaran yang berdampak pada pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN serta pendapatan PPPK dan PPPK Paruh Waktu sebesar 30 persen.
Muhammad Sinen mengakui, langkah pemotongan tersebut merupakan pilihan berat yang terpaksa diambil pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas keuangan daerah. Menurutnya, hasil pemotongan 30 persen itu hanya mampu menutup sebagian defisit yang ada.
“Tidak ada jalan lain. Pemotongan 30 persen ini hanya menghasilkan sekitar Rp20 miliar lebih, sementara defisit daerah mencapai lebih dari Rp50 miliar,” ujar Muhammad Sinen di hadapan peserta apel.
Namun ketika muncul kemungkinan terburuk berupa perumahan PPPK dan PPPK Paruh Waktu, suasana apel berubah drastis. Ribuan ASN, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu secara spontan menyampaikan penolakan. Aksi yang awalnya berlangsung sebagai forum penyampaian kebijakan berkembang menjadi gelombang protes. Sejumlah peserta menyuarakan keberatan mereka terhadap dampak efisiensi anggaran yang dinilai mengancam keberlangsungan pekerjaan dan kehidupan keluarga para pegawai.
Berbagai aspirasi disampaikan dalam aksi tersebut. Para peserta meminta agar pemerintah mencari solusi lain dan tidak menjadikan tenaga PPPK maupun PPPK Paruh Waktu sebagai korban kebijakan fiskal. Mereka juga menyoroti sejumlah program nasional yang dianggap turut memberi tekanan terhadap kemampuan fiskal daerah.
Situasi kemudian direspons melalui pertemuan antara Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dengan perwakilan ASN, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu. Hearing tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Muhammad Sinen dan didampingi Kapolresta Tidore, Kombes Pol. Ampi Mesias Von Bulow.
Dalam pertemuan itu, Muhammad Sinen memastikan bahwa PPPK dan PPPK Paruh Waktu tidak akan dirumahkan. Pemerintah, kata dia, lebih memilih menerapkan skema penyesuaian anggaran dan pemotongan pendapatan sementara dibanding mengambil langkah pemutusan hubungan kerja.
“Yang dipotong bukan hanya PPPK dan PPPK Paruh Waktu, tetapi juga TPP ASN. Ketika kondisi keuangan daerah kembali normal, maka hak-hak tersebut akan dikembalikan seperti semula,” tegasnya.
Menurut Muhammad Sinen, pemerintah daerah masih berupaya mencari berbagai alternatif agar pelayanan publik tetap berjalan tanpa harus mengorbankan ribuan tenaga kerja yang selama ini menjadi tulang punggung birokrasi daerah.
Ia bahkan menyampaikan komitmen politik yang jarang terdengar dari seorang kepala daerah. Jika pada akhirnya kondisi memaksa pemerintah merumahkan PPPK dan PPPK Paruh Waktu, maka dirinya memilih mundur dari jabatan sebagai Wali Kota Tidore Kepulauan.
“Selama saya masih menjadi Wali Kota, PPPK dan PPPK Paruh Waktu tidak akan dirumahkan. Kalau sampai mereka harus dirumahkan, maka saya juga siap mundur dari jabatan,” katanya disambut sorakan para peserta aksi.
Bagi Muhammad Sinen, kebijakan efisiensi yang sedang dijalankan pemerintah pusat telah memberi tekanan besar terhadap kemampuan fiskal daerah. Karena itu, ia berharap suara yang muncul dari Tidore dapat menjadi perhatian pemerintah pusat agar kebijakan penghematan anggaran tidak berujung pada pengorbanan ribuan pekerja di daerah.
“Lebih dari dua ribu orang tidak boleh menjadi korban sementara saya tetap nyaman di jabatan ini. Saya tidak ingin itu terjadi. Mudah-mudahan apa yang terjadi hari ini menjadi perhatian serius pemerintah pusat,” pungkasnya.(NN)
