Gonone.id— Pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui Dinas Pendidikan mulai menggerakkan langkah konkret dalam menjaga denyut kebudayaan lokal. Salah satunya dengan menghadirkan bahasa daerah Tidore sebagai muatan lokal di sekolah-sekolah, sebuah upaya yang tidak sekadar administratif, tetapi juga menyentuh identitas dan jati diri masyarakat.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan, Jamil Hadi, mengatakan bahwa program ini mulai diterapkan pada tahun pelajaran berjalan, merujuk pada peraturan wali kota yang telah ditetapkan sebelumnya.
“Untuk pendidikan, kita sudah melakukan revitalisasi melalui program muatan lokal. Ini bagian dari upaya pelestarian bahasa daerah,” ujarnya.
Di balik semangat itu, pelaksanaan awal program tidak lepas dari tantangan. Keterbatasan tenaga pengajar yang menguasai bahasa daerah menjadi kendala utama. Namun demikian, kondisi tersebut tidak menyurutkan langkah.
“Karena ini baru pertama kali diterapkan, kita masih kekurangan guru. Namun sudah ada beberapa guru yang memang menguasai bahasa daerah Tidore,” jelas Jamil.
Sebagai respons atas keterbatasan tersebut, Dinas Pendidikan telah menggelar pelatihan bagi tenaga pengajar pada tahun 2025. Upaya ini akan diperkuat dengan rencana koordinasi bersama Kantor Bahasa guna menghadirkan pelatihan lanjutan yang melibatkan guru dari jenjang SD hingga SMP, termasuk komunitas pemerhati bahasa.
Optimisme tetap menjadi pijakan. Pemerintah daerah menilai bahwa muatan lokal bukan sekadar tambahan kurikulum, melainkan fondasi penting dalam merawat warisan budaya yang kian tergerus zaman.
“Kami tetap optimis, meskipun masih banyak kekurangan. Muatan lokal ini harus tetap berjalan karena menjadi bagian penting dalam pelestarian budaya daerah,” tambahnya.
Saat ini, implementasi muatan lokal bahasa daerah difokuskan pada siswa kelas 4 sekolah dasar. Namun ke depan, program ini direncanakan akan diperluas hingga diperkenalkan sejak kelas 1 SD. Tidak hanya itu, pembiasaan penggunaan bahasa daerah juga akan didorong di seluruh jenjang pendidikan sebagai bagian dari ekosistem belajar.
Pemerintah daerah juga membuka ruang koordinasi dengan Kementerian Agama untuk memperluas jangkauan program, meskipun saat ini penerapan masih difokuskan pada sekolah-sekolah di bawah kewenangan pemerintah daerah.
Langkah ini diharapkan mampu melahirkan generasi yang tidak hanya cakap secara akademik, tetapi juga memiliki akar budaya yang kuat. Di tengah arus globalisasi, bahasa daerah bukan sekadar alat komunikasi, melainkan penanda sejarah, identitas, dan kebanggaan yang harus terus dijaga.(NN)
