Gonone.id— Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025 dalam Rapat Paripurna ke-10 masa persidangan II Tahun 2025–2026 di DPRD Kota Tidore Kepulauan.
Laporan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban konstitusional pemerintah daerah.
Dalam pidatonya, Muhammad Sinen menjelaskan bahwa ruang lingkup LKPJ mencakup hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan, serta realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
“Tahun 2025 memiliki makna strategis sebagai tahun transisi sekaligus tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2025–2029, dengan visi ‘Terwujudnya Tidore Kepulauan yang Aman, Nyaman, Ramah, Maju dan Berkelanjutan untuk Semua’,” kata Sinen.
Ia menyebut, secara umum capaian indikator tujuan menunjukkan hasil sangat baik. Rata-rata capaian kinerja seluruh indikator mencapai 100,49 persen. Indeks Infrastruktur menjadi kontributor terbesar dengan realisasi 89,11, melampaui target 85,00 atau capaian kinerja 104,84 persen.
Sementara itu, Indeks Demokrasi Daerah dan Reformasi Birokrasi masing-masing mencatat capaian 99,99 persen dan 99,76 persen, mendekati target yang ditetapkan.
Namun, pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meskipun berpredikat “sangat baik”, terdapat selisih 1,97 poin dari target 74,88 dengan realisasi 72,91 atau capaian 97,37 persen.
“Ini perlu menjadi perhatian untuk diakselerasi pada tahun berikutnya,” ujarnya.
Di sisi lain, Sinen mengakui masih terdapat sejumlah tantangan serius. Pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan, dari target 4,2 persen hanya terealisasi 2,30 persen atau 54,76 persen.
Tingkat pengangguran terbuka tercatat 4,02 persen, lebih tinggi dari target 3,33 persen. Sementara angka kemiskinan berada di 6,54 persen, atau selisih 0,34 poin dari target 6,20 persen.
Tak hanya itu, sektor lingkungan dan ketahanan risiko juga menjadi sorotan. Indeks Risiko Bencana melonjak menjadi 241,25, jauh di atas target 161,25.
“Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kondisi ini terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia,” kata Sinen.
Ia juga menyoroti rata-rata lama sekolah yang terealisasi 10,18 tahun dari target 10,56 tahun, yang menunjukkan rata-rata penduduk baru menempuh pendidikan hingga kelas 10 atau setara SMA kelas 1.
Terkait berbagai persoalan yang belum tertangani, Pemerintah Kota Tidore, lanjut Sinen, akan menjadikannya sebagai fokus dalam perencanaan dan penganggaran tahun 2026.
Namun, ia mengakui pemerintah daerah menghadapi keterbatasan fiskal akibat penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN, sementara kebutuhan belanja pegawai, khususnya gaji PPPK, terus meningkat.
“Di satu sisi daerah harus memenuhi janji pembangunan, namun di sisi lain ruang fiskal semakin sempit,” ujarnya.
Melalui penyampaian LKPJ tersebut, pemerintah daerah berharap mendapat masukan konstruktif dari DPRD.
“Kami membuka ruang kolaborasi dan komitmen bersama untuk mewujudkan kemajuan nyata di Kota Tidore Kepulauan,” kata Sinen.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, Ade Kama, dan dihadiri 23 dari 25 anggota DPRD.
Turut hadir Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, camat, serta insan pers.
Rapat ditutup dengan penyerahan dokumen LKPJ Tahun 2025 dari Wali Kota kepada Ketua DPRD sebagai bagian akhir dari agenda paripurna.(NN)
