Gonone.id – Di Aula Sultan Nuku, Kamis siang itu, percakapan tentang masa depan Tidore tidak berlangsung dengan suara tinggi. Ia mengalir seperti dialog keluarga besar yang sedang menata rumahnya sendiri. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan, melainkan cermin tentang seberapa jauh pemerintah mau mendengar detak kebutuhan warganya.
Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, membuka forum itu dengan nada yang hati-hati tetapi tegas. Menurutnya, Musrenbang adalah ruang untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan arah pembangunan. “Ini bukan rutinitas administratif,” katanya, “tetapi tempat kita memastikan setiap rencana benar-benar menjawab kebutuhan rakyat.”
Kalimat itu terdengar sederhana, namun di dalamnya tersimpan kegelisahan lama: terlalu sering perencanaan hanya berhenti sebagai dokumen tebal yang rapi di lemari kantor. Sinen seolah ingin mengingatkan bahwa pembangunan bukan soal angka-angka di tabel, melainkan wajah manusia yang menunggu perubahan di kampung-kampung pesisir dan lorong-lorong kota.
Forum penyusunan RKPD 2027 itu, lanjutnya, menjadi kesempatan untuk membaca kembali peta persoalan daerah dari infrastruktur, layanan publik, hingga peluang ekonomi yang belum tergarap. Capaian yang telah diraih Tidore, diakuinya, patut disyukuri. Kota ini disebut memiliki kinerja pemerintahan yang baik di Maluku Utara. Tetapi pujian, kata Sinen, tidak boleh membuat semua terlena.
“Tantangan ke depan justru lebih berat. Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai pengawasan harus satu napas agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tutupnya.
Di sudut lain, Kepala Bapperida Tidore Kepulauan, Saiful Bahri Latif, berbicara dengan bahasa teknokrasi yang lebih terukur. Musrenbang, jelasnya, bertujuan menyelaraskan usulan para pemangku kepentingan agar kerangka regulasi dan anggaran dalam RKPD menjadi lebih matang. Hasil forum ini kelak menjadi bahan utama penyusunan RAPBD, KUA, dan PPAS.
“Kita ingin ada keterpaduan antarwilayah, antarsektor, juga antartingkat pemerintahan. Semua harus bertemu pada satu titik: kesejahteraan warga,” ujar Saiful. Kegiatan sehari penuh itu melibatkan hampir seluruh elemen daerah sebuah ikhtiar mengumpulkan suara yang sering tercecer.
Ada pula apresiasi dari Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara, Muhammad Sarmin S. Adam. Di hadapan peserta, ia menyebut Tidore sebagai pionir di antara sepuluh kabupaten/kota lain. Bukan hanya karena menjadi yang pertama menggelar Musrenbang, tetapi karena kepatuhan waktu, kualitas dokumen, dan kedalaman substansi yang dinilai konsisten.
“Tidore selalu menjadi contoh bagi daerah lain,” katanya. Sebuah pujian yang tentu menyenangkan, namun sekaligus seperti menitipkan beban moral bahwa teladan harus dijaga dengan kerja yang tidak boleh kendur.
Musrenbang akhirnya bukan sekadar pertemuan pejabat dengan map dan proyektor. Ia adalah percakapan tentang harapan yang ingin dipindahkan dari ruang rapat ke jalan-jalan kampung, ke pasar, ke sekolah, dan ke rumah-rumah warga. Di sana, janji pembangunan akan diuji: apakah ia benar hadir sebagai jawaban, atau hanya berhenti sebagai cerita dari sebuah aula bernama Sultan Nuku.(NN)
