Gonone.id, Tidore – Kinerja 12 Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mulai menuai sorotan tajam. Para wakil rakyat tersebut dinilai tidak maksimal dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat, sekaligus lemah dalam mengawal program-program pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Wali Kota Muhammad Sinen dan Wakil Wali Kota Ahmad Laiman.
Sorotan ini dinilai ironis, mengingat Muhammad Sinen dan Ahmad Laiman merupakan kader PDIP yang diusung partai berlambang banteng itu pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Tidore Kepulauan tahun 2024 lalu. Namun, dukungan politik di parlemen justru dianggap tidak sejalan dengan semangat perjuangan partai.
Selain dianggap berkinerja buruk, 12 legislator PDIP tersebut juga dinilai kurang menunjukkan kepedulian terhadap partai yang telah membesarkan nama mereka. Mereka disebut lebih mementingkan kepentingan pribadi ketimbang menjaga soliditas dan etika organisasi partai.
Indikasi tersebut menguat berdasarkan informasi yang dihimpun media ini. Dalam setiap agenda reses yang dilakukan, para anggota DPRD dari Fraksi PDIP disebut tidak pernah melibatkan Pengurus Anak Cabang (PAC), yang sejatinya menjadi struktur penting partai di tingkat bawah.
Ke-12 anggota DPRD dari Fraksi PDIP itu masing-masing adalah Ade Kama, Abdurrahman Arsyad, Ardiansyah Fauji, Sarmin Mustari, Ahmad Zen, Marwan Suwardi, Nurul Asnawia, Megawati Safitri, Idham Sabtu, Efendi Ardianto, Afina Ahmad Ishak, dan Hamga Basinu.
Akumulasi kekecewaan tersebut berujung pada gejolak internal. Delapan Pengurus Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan Kota Tidore Kepulauan secara resmi menyampaikan mosi tidak percaya kepada Dewan Pengurus Cabang (DPC) PDIP Kota Tidore. Mereka meminta agar DPC segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja 12 anggota DPRD tersebut.
Bahkan, salah satu unsur pimpinan DPRD, Ade Kama, yang juga kader PDIP, secara tegas diminta mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan. PAC menilai Ade Kama sebagai petugas partai tidak menempatkan pengurus di tingkat bawah sebagai bagian penting dalam pengambilan kebijakan partai.
Menanggapi hal itu, Sekretaris DPC PDIP Kota Tidore Kepulauan, Wahyudi Wahid, membenarkan adanya surat mosi tidak percaya dari delapan PAC tersebut.
“Memang, mereka (delapan PAC, red) sudah memasukkan surat ke kami kemarin, Senin,” ujar Wahyudi Wahid, Selasa (27/1/2026).
Menurut Wahyudi, DPC PDIP akan menindaklanjuti tuntutan tersebut melalui mekanisme partai. Rapat internal akan segera digelar untuk membahas langkah lanjutan, termasuk kemungkinan memanggil Fraksi PDIP DPRD maupun pengurus PAC.
“Kami di DPC akan gelar rapat untuk membahas hal ini. Apakah memanggil fraksi, PAC, atau mekanisme lain, semuanya akan diputuskan dalam rapat,” tegasnya.
Ia menambahkan, seluruh proses evaluasi akan tetap berlandaskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Klarifikasi dari pihak-pihak terkait dinilai penting agar persoalan ini dapat disikapi secara objektif.
“Ini dinamika yang biasa dalam berpartai,” ujarnya.
Wahyudi juga mengungkapkan, inti keberatan PAC terletak pada tidak dijalankannya prinsip tiga pilar partai—legislatif, struktural, dan eksekutif—secara seimbang oleh Fraksi PDIP di DPRD Kota Tidore.
“PAC menilai masih ada ketimpangan di situ. Karena fraksi dianggap memandang sebelah mata struktur partai di bawah,” katanya.
Gejolak ini turut mendapat perhatian Ketua DPD PDIP Provinsi Maluku Utara, Muhammad Sinen. Ia menegaskan bahwa suara pengurus PAC, ranting, hingga anak ranting harus menjadi perhatian serius partai.
“Kekuatan partai itu dibangun dari bawah, bukan dari atas. Jadi wajib hukumnya suara dari bawah didengar dan ditindaklanjuti,” tegas Muhammad Sinen.
Ia bahkan mengutip pernyataan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, bahwa kader yang hanya menjadikan partai sebagai alat mencari keuntungan pribadi sebaiknya keluar dari partai.
“Partai ini mengajarkan solidaritas dan kekompakan. Kalau ada anggota DPRD yang setelah dilantik justru menjauh dari kader di tingkat bawah, maka itu perlu dievaluasi,” tandasnya.
Situasi ini menandai ujian serius bagi soliditas internal PDIP di Kota Tidore Kepulauan, sekaligus menjadi penentu arah pembenahan hubungan antara struktur partai dan wakilnya di lembaga legislatif. (NN)
