Weda – Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Halmahera Tengah, Sahril Tahir menyampaikan tanggapan terkait laporan pertanggungjawaban (LPJ) kerja PGRI Provinsi Maluku Utara selama satu tahun terakhir.
Penyampaian tanggapan tersebut dilakukan dalam forum resmi organisasi lewat Konferensi Kerja Provinsi (Konkerprov) 1 PGRI Maluku Utara tahun 2025 masa bakti XXIII tahun 2024-2029 di Jari Hotel Ternate, Selasa, (30/12/25).
Dalam penyampaian itu PGRI Kabupaten Halmahera Tengah menyatakan menerima hasil laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh pengurus PGRI Provinsi.
Meski menerima LPJ, Ketua PGRI Kabupaten Halmahera Tengah menegaskan bahwa pihaknya memberikan sejumlah catatan penting sebagai bahan evaluasi bersama.
Catatan yang disampaikan sebagai upaya memperkuat tata kelola organisasi agar roda organisasi PGRI ke depan dapat berjalan lebih baik, efektif, dan sesuai dengan tujuan perjuangan PGRI sebagai wadah profesional guru.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua PGRI Kabupaten Halmahera Tengah juga memaparkan hasil identifikasi berbagai permasalahan organisasi di tingkat kabupaten, termasuk belum optimalnya pelaksanaan sejumlah program kerja.
Salah satu persoalan utama yang disoroti adalah belum terlaksananya Konferensi Kerja PGRI Kabupaten, yang direncanakan akan dilaksanakan sebagai tindak lanjut pada bulan Februari mendatang.
Selain itu, Ketua PGRI juga menyoroti perlunya percepatan tindak lanjut Kartu Tanda Anggota (KTA) digital keanggotaan PGRI di tingkat kabupaten.
Tak hanya itu, pembentukan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) serta Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI) di Kabupaten Halmahera Tengah juga menjadi agenda penting yang perlu segera direalisasikan guna memperkuat perlindungan dan marwah profesi guru.
Terkait pelaksanaan program PGRI Kabupaten Halmahera Tengah pada akhir tahun 2025 telah melaksanakan Konferensi PGRI Kabupaten masa bakti 2025–2030.
“Disamping itu telah melakukan sosialisasi pengurus PGRI hingga ke tingkat kecamatan, serta memperkuat koordinasi dengan Bupati Halmahera Tengah, khususnya dalam mengakomodir aspirasi guru SMA/SMK sederajat terkait tunjangan daerah,” kata Sahril.
Selain itu, tambahnya, PGRI Kabupaten Halmahera Tengah juga telah melaksanakan berbagai program sosial dan kelembagaan, di antaranya kegiatan bakti sosial, koordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait rekomendasi peringatan HUT PGRI Kabupaten Halmahera Tengah, hingga penggalangan donasi dari ASN PNS dan PPPK guru.
Seluruh program tersebut diharapkan dapat memperkuat peran PGRI sebagai organisasi profesi yang solid, responsif, dan berpihak pada kesejahteraan guru.(Dn)
