TIDORE – Menjelang tutup tahun 2025, Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan bersiap melakukan langkah tegas. Sebuah evaluasi besar-besaran akan menyasar pejabat eselon II, III, dan IV langkah yang disebut sebagai upaya mendisiplinkan kembali roda birokrasi yang selama ini dinilai tidak berjalan optimal.
Wali Kota Tidore, Muhammad Sinen, mengungkapkan bahwa proses evaluasi kini tengah dirampungkan secara administratif oleh BKPSDM dan ditargetkan selesai paling lambat 5 Desember 2025. Evaluasi ini, kata dia, bukan sekadar perombakan biasa, melainkan penegasan bahwa jabatan publik harus dijalankan dengan komitmen terhadap masyarakat.
“Evaluasi dilakukan bukan karena suka atau tidak suka, tetapi murni berdasarkan kinerja, kedisiplinan, serta komitmen dalam pakta integritas yang telah ditandatangani,” ujar Wali Kota saat ditemui di ruang rapatnya, Selasa (2/12/25).
Kinerja Lemah dan Minim Inovasi Jadi Sorotan Dalam beberapa bulan terakhir, Pemkot menemukan sejumlah pejabat yang bekerja sekadar menunggu arahan pimpinan tanpa menunjukkan gebrakan baru. Minimnya inovasi dinilai berpengaruh langsung pada lambatnya pelayanan publik dan tidak maksimalnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wali Kota menegaskan, pejabat yang tidak mampu mengangkat capaian PAD tidak akan dipertahankan. Target minimal yang harus dicapai adalah 70–80 persen, meski idealnya mencapai 100 persen. Faktanya, sebagian besar OPD masih berada jauh di bawah batas minimal tersebut.
“Saya akan pakai kacamata kuda. Tidak lagi soal perasaan, tetapi komitmen terhadap perjanjian yang telah dibuat. Jabatan itu bukan warisan yang harus dipertahankan,” tegasnya.
Serapan Anggaran Rendah hingga Ketidakhadiran Pejabat Selain persoalan PAD, serapan anggaran 2025 yang masih rendah juga menjadi alasan kuat bagi Pemkot untuk melakukan rotasi jabatan. Tidak hanya itu, ketidakdisiplinan pejabat dalam menghadiri agenda resmi pemerintah termasuk paripurna DPRD ikut menambah daftar catatan merah.
“Banyak pejabat tidak hadir, tapi daftar hadir ditandatangani oleh perwakilan. Ini perilaku yang tidak baik bagi ASN. Semua akan dievaluasi,” kata Wali Kota. Asesmen untuk Jabatan Kosong, Pergeseran untuk Jabatan Lain Untuk eselon II, asesmen hanya akan diberlakukan bagi jabatan yang kosong, seperti di:
- Dinas PMD Kota Tidore
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- Dinas Kesehatan
- Dinas Perkim
- BPKAD Kota Tidore
Sementara OPD lainnya hanya akan mengalami pergeseran posisi tanpa melalui asesmen.
Komitmen Kepemimpinan Sinen–Laiman Di akhir penyampaiannya, Wali Kota meminta dukungan semua pihak agar proses evaluasi berjalan tanpa gangguan. Ia menegaskan bahwa di masa kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Ahmad Laiman, birokrasi harus bekerja dengan penuh tanggung jawab.
“Saya tidak mau para pejabat hanya bersantai dan tidak memiliki tanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat,”tutupnya. (Red)
