Gonone.id– Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfosan) Maluku Utara mulai menyiapkan langkah percepatan transformasi digital pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pada Senin (1/9/2025), instansi ini menggelar rapat teknis panitia persiapan rekrutmen tim pengembangan SPBE.
Langkah ini merupakan tindak lanjut kerja sama antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Provinsi Bali melalui Memorandum of Understanding (MoU) serta Perjanjian Kerja Sama (PKS), khususnya terkait replikasi aplikasi SPBE.
Kepala Diskominfosan Maluku Utara, Iksan Arsyad, menjelaskan aplikasi yang akan diterapkan di Maluku Utara merupakan hasil replikasi dari UPTD Pelita Diskominfosan Bali. Namun, sebelum dioperasikan, sistem akan diadaptasi dengan mempertimbangkan kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur lokal.
“Permintaan langsung dari Gubernur Maluku Utara kepada Gubernur Bali adalah dukungan pengembangan SPBE. Maka, sebagai tindak lanjut PKS, panitia seleksi tim pengembangan SPBE dibentuk untuk merekrut tenaga profesional yang dibutuhkan,” ujar Iksan.
Formasi Rekrutmen
Dalam proses perekrutan, Diskominfosan akan menghadirkan tiga tenaga programmer senior frontend dan backend dari Bali. Sementara untuk Maluku Utara, seleksi dibuka untuk empat posisi, yaitu programmer frontend dan backend junior, serta satu tenaga cloud server administrator.
Adapun jadwal tahapan seleksi meliputi:
Pendaftaran: 3–16 September 2025
Seleksi administrasi: 17–19 September 2025
Pengumuman seleksi administrasi: 20 September 2025
Uji kompetensi (tes tulis, praktik, wawancara): 22–25 September 2025
Pengumuman kelulusan: 26 September 2025
Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui situs resmi Pemerintah Provinsi Maluku Utara di www.malutprov.go.id atau https://e-rekrutmen.malutprov.go.id.
Iksan menambahkan, pembentukan tim pengembang SPBE menjadi kunci untuk memastikan sistem yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan lokal. “Harapan kami, melalui kolaborasi ini Maluku Utara mampu menghadirkan layanan pemerintahan digital yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya. (Red)
