GONONE.ID – Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan mengumumkan langkah signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi di daerah. Pada Selasa (19/8), bertempat di Aula Kejari Tidore, aparat penegak hukum menerima pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp353 juta dari perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Puskesmas Galala, Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan, Tahun Anggaran 2022.
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Alexander Maradentua, S.H., M.H., menjelaskan, berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Maluku Utara, kerugian negara dalam proyek tersebut mencapai Rp1,37 miliar. Dari jumlah itu, Kejari Tidore telah berhasil menyelamatkan Rp832,6 juta. Meski demikian, masih terdapat kekurangan sebesar Rp540,6 juta yang harus dikembalikan.
“Pengembalian ini kami titipkan ke rekening resmi Kejaksaan Negeri Tidore di Bank Mandiri. Proses ini bukan hanya soal administrasi, tetapi menjadi momentum kesadaran bagi masyarakat, khususnya aparatur sipil negara, agar tidak terjebak dalam lingkaran praktik korupsi,” kata Alexander.
Kepala Kejaksaan Negeri Tidore, Widi Trismono, S.H., M.H., menegaskan bahwa keberhasilan ini tidak boleh dilihat semata sebagai pencapaian institusi. Lebih jauh, langkah penyelamatan keuangan negara harus dimaknai sebagai peringatan keras: korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap kepentingan publik.
Kasus korupsi pembangunan fasilitas kesehatan seperti Puskesmas Galala mencederai rasa keadilan masyarakat. Infrastruktur yang seharusnya menopang pelayanan kesehatan justru menjadi lahan memperkaya diri. Di titik inilah, pengembalian kerugian negara harus dibaca sebagai sinyal bahwa hukum masih bekerja, meskipun prosesnya panjang dan penuh tantangan.
Kejaksaan berharap momentum ini bisa menumbuhkan partisipasi publik dalam pengawasan. “Masyarakat harus berani melaporkan segala bentuk penyimpangan anggaran. Hukum ada untuk melindungi kepentingan bersama,” tegas Alexander.
Langkah Kejari Tidore menjadi catatan penting dalam peta pemberantasan korupsi di Maluku Utara. Ia meneguhkan pesan bahwa penyelamatan uang negara bukan sekadar angka, melainkan simbol keadilan yang sedang dipulihkan—meski perlahan.(*)
