TIDORE KEPULAUAN – DPRD Kota Tidore Kepulauan menggelar Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan III Tahun 2024-2025 dengan agenda Penyampaian Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025, Senin (11/8). Sidang yang berlangsung di ruang paripurna DPRD ini dibuka secara resmi oleh pimpinan rapat dengan ketukan palu tiga kali.
Dalam sambutannya, pimpinan rapat menegaskan bahwa anggaran bukan sekadar rangkaian angka, tetapi cerminan visi, prioritas, dan keberpihakan pemerintah daerah kepada rakyat. Perubahan KUA-PPAS, menurutnya, merupakan langkah strategis untuk memastikan penggunaan anggaran tetap efektif, efisien, dan tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat Tidore Kepulauan.
Perubahan tersebut mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Pasal 169 Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Keduanya mengatur mekanisme perubahan APBD ketika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal atau adanya kebutuhan mendesak yang memerlukan penyesuaian anggaran.
“Perubahan KUA-PPAS adalah upaya menjaga agar kebijakan anggaran tetap responsif terhadap dinamika daerah, baik karena perubahan regulasi, penyesuaian pendapatan, maupun prioritas pembangunan yang baru muncul,” ujar pimpinan rapat.
Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, kemudian menyampaikan pidato pengantar terkait dokumen perubahan tersebut, sebelum secara resmi menyerahkannya kepada Ketua DPRD. Usai penyerahan dokumen, DPRD dan Pemerintah Kota Tidore akan membahasnya sesuai mekanisme yang berlaku.
Pimpinan rapat berharap pembahasan dapat berlangsung efektif dan transparan, sehingga kesepakatan perubahan KUA-PPAS segera dituangkan dalam Nota Kesepakatan bersama sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Sidang diakhiri dengan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang hadir, termasuk jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Rapat resmi ditutup dengan ketukan palu tiga kali.(Red)
