GONONE. ID— Dalam era di mana digitalisasi bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan mendesak dalam pelayanan publik, Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman angkat bicara. Di sela kegiatan resminya di Kota Ternate, ia menegaskan bahwa pejabat dan ASN harus menjadi contoh dalam penerapan transaksi non-tunai, khususnya di Pelabuhan Penyeberangan Speed Boat Rum.
“Kalau kita ingin masyarakat disiplin dan ikut sistem, maka pejabatlah yang pertama harus menunjukkan bahwa kita taat aturan, termasuk membayar retribusi dengan e-money,” kata Ahmad Laiman, dengan nada tegas namun berimbang.
Pernyataan ini menyusul peluncuran sistem digitalisasi layanan publik yang baru-baru ini dilakukan Pemkot Tidore. Pelabuhan Rum menjadi pilot project penerapan pembayaran non-tunai untuk retribusi, sebagai bagian dari strategi meningkatkan transparansi dan efisiensi.
Bagi Ahmad Laiman, ini bukan hanya soal teknis. Ini soal etika kepemimpinan.
“Pejabat yang masuk pelabuhan dan tidak pakai e-money harus ditegur. Tapi dengan cara yang baik, jelaskan, jangan membuat orang tersinggung. Kita bukan menghukum, kita mendidik,” katanya.
Ia bahkan meminta secara eksplisit kepada para petugas pelabuhan untuk tidak memberikan keistimewaan kepada siapa pun bahkan dirinya sendiri.
“Kalau saya lewat, meskipun saya carter speed, tolong sampaikan bahwa saya harus bayar pas masuk. Saya tidak mau diberi perlakuan istimewa,” ujar Wakil Wali Kota yang kerap disapa ‘Pak Wawali’ itu.
Satu hal yang ditekankan berulang kali oleh Ahmad Laiman adalah soal keadilan.
“Jangan sampai di kemudian hari kita menyalahkan masyarakat karena tidak taat bayar retribusi, padahal kita sendiri tidak memberi contoh. Kalau kita ingin pemerintahan bersih dan tertib, maka semua harus dimulai dari atas,” tegasnya.
Digitalisasi bukan sekadar alat. Ia adalah cermin dari tata kelola. Dan dalam cermin itu, masyarakat menatap siapa yang mereka percaya: para pejabat yang memimpin.
Dengan penekanan seperti itu, Ahmad Laiman tampaknya sedang membangun lebih dari sekadar sistem pembayaran. Ia sedang mendorong lahirnya budaya baru dalam birokrasi yang transparan, adil, dan setara bagi semua.(Red)
