TIDORE – Ketua DPC Partai Demokrat Kota Tidore Kepulauan, Ridwan Moh. Yamin, menyampaikan apresiasi terhadap capaian 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe. Menurutnya, kinerja keduanya menunjukkan bentuk kepemimpinan yang berpihak pada rakyat dan meninggalkan retorika kosong.
“Ini bukan sekadar seratus hari. Ini adalah pembuka dari satu masa baru yang menjanjikan,” ujar Ridwan saat ditemui di Tidore, Jumat (30/5). “Kita butuh pemimpin yang tidak sibuk dengan retorika, tapi hadir dengan kerja konkret. Dan itu terlihat jelas dari langkah-langkah yang mereka ambil.”
Ridwan yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan menyoroti sejumlah langkah strategis Pemerintah Provinsi Maluku Utara, khususnya di sektor pendidikan. Ia menyebut pencabutan pungutan komite sekolah, penggratisan pengambilan ijazah, dan renovasi 118 SMA, SMK, dan SLB sebagai langkah nyata yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Ketika 2.330 ijazah yang tertahan dikembalikan kepada pemiliknya, itu bukan sekadar angka. Itu adalah simbol bahwa hak pendidikan tak boleh dikorbankan hanya karena masalah administratif,” katanya.
Ia menambahkan, pendekatan Sherly-Sarbin di bidang pendidikan patut diapresiasi sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai kemiskinan struktural. Menurutnya, kerja sama dengan 27 perguruan tinggi serta sinergi dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk mengirim anak-anak muda Maluku Utara ke kampus terbaik dunia, adalah bukti bahwa visi pembangunan mereka bukan sekadar janji kampanye.
“Di negeri yang masih bertarung dengan indeks pembangunan manusia, langkah seperti ini adalah bentuk keberpihakan. Pemerintah bukan hanya membiayai, tapi membuka harapan,” ucapnya. “Kita tak bisa lagi puas dengan pembangunan simbolik.”
Di sektor kesehatan, Ridwan menilai peningkatan kelas RSUD Bobong dan RSUD Maba, serta kebijakan Universal Health Coverage (UHC) bersama BPJS Kesehatan, sebagai capaian penting. Ia menyebut kemudahan berobat cukup dengan KTP sebagai bentuk keberpihakan yang nyata.
“Ketika rakyat bisa berobat hanya dengan KTP tanpa menunggu 14 hari aktivasi BPJS, itu adalah kemenangan akal sehat. Karena urusan nyawa tak bisa ditunda,” ujarnya.
Ridwan juga menyinggung gaya kepemimpinan Sherly-Sarbin yang dinilai cepat tanggap dalam menghadapi krisis. Ia merujuk pada penanganan bencana jembatan putus di Halmahera, di mana pemerintah mengalokasikan Rp 7,3 miliar dana Belanja Tak Terduga (BTT) dalam waktu singkat.
“Saya percaya, ukuran kepemimpinan bukan hanya soal visi besar, tapi bagaimana menyelamatkan warga saat krisis kecil. Di situ ukuran empati dan prioritas diuji,” ujarnya.
Sebagai Ketua partai dan lembaga legislatif daerah, Ridwan mengajak masyarakat Maluku Utara menjaga ekosistem politik yang sehat. Ia menegaskan pentingnya memberikan ruang apresiasi bagi kerja nyata pemerintah, di samping menjalankan fungsi kontrol yang kritis.
“Kita boleh berbeda pandangan politik. Tapi ketika ada kebaikan untuk rakyat, mari kita beri ruang untuk tumbuh. Karena politik bukan soal siapa yang menang, tapi siapa yang bekerja,” pungkasnya.(Red)
