TERNATE – Upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa di Maluku Utara kembali ditegaskan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menandai langkah konkret ini melalui pelantikan Hairil H. Hukum sebagai Kepala Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa di Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ), bersama 14 ASN lainnya. Pelantikan dilakukan oleh Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Selasa (7/5/2025) di Sofifi.
Momentum ini bukan sekadar seremonial. Di balik prosesi, tersirat komitmen kuat memperkuat fondasi birokrasi yang bersih dan profesional. Kehadiran Hairil di tubuh BPBJ diharapkan menjadi energi baru bagi organisasi, membawa perubahan yang selaras dengan visi-misi kepemimpinan Sherly Tjoanda Laos dan Sarbin Sehe.
“Ini bagian dari komitmen kita mewujudkan birokrasi yang profesional, bersih, dan melayani. BPBJ harus jadi garda terdepan dalam memastikan proses pengadaan yang transparan, efisien, dan bebas intervensi,” ujar Hairil, menegaskan prioritas yang akan diusungnya.
Pelantikan ini dipandang sebagai bagian dari strategi penguatan kelembagaan. Selama ini, sektor pengadaan menjadi titik rawan yang acapkali menentukan keberhasilan pembangunan. Karenanya, penguatan struktur dan kapasitas aparatur adalah langkah yang tak bisa ditawar.
Plt. Kepala BPBJ, Farid Hasan, dalam pernyataannya menekankan pentingnya membangun sinergi lintas perangkat daerah. Tak hanya itu, peningkatan kompetensi ASN serta pemanfaatan teknologi informasi dipandang sebagai pilar penting dalam mendorong reformasi birokrasi yang sesungguhnya.
“Dengan formasi baru ini, BPBJ dapat semakin profesional dalam menjalankan tugas, termasuk mendorong percepatan proses lelang, menghindari tumpang tindih kewenangan, serta mendukung penyerapan anggaran yang optimal,” kata Farid.
Langkah ini mencerminkan kesadaran pemerintah bahwa birokrasi yang kredibel tidak hanya dibangun dari niat baik, tapi juga dari sistem yang kokoh dan sumber daya manusia yang berintegritas. Di tengah tuntutan publik yang makin kritis, reformasi sektor pengadaan menjadi kunci bagi terwujudnya pembangunan yang benar-benar berpihak pada masyarakat.(red)
