TIDORE – Sementara Pemerintah Kota Tidore Kepulauan di bawah kepemimpinan Muhammad Sinen dan Ahmad Laiman terus memperkuat disiplin kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), pemandangan berbeda justru terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah anggota DPRD diketahui jarang berkantor. Bahkan, dalam hampir satu bulan terakhir, aktivitas di gedung dewan terlihat sepi tanpa agenda yang jelas. Kondisi ini bertolak belakang dengan dinamika pemerintahan yang tengah berfokus pada program 100 hari kerja.
Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, Ade Kama, tak menampik adanya anggota dewan yang abai terhadap kewajiban mereka. Ia mengakui, beberapa anggota hanya hadir saat ada undangan resmi dari DPRD, alih-alih menjalankan tugas dengan kesadaran sendiri.
“Sebagai anggota DPRD, berkantor itu kewajiban, bukan sekadar menunggu undangan. Insya Allah, kami akan melakukan evaluasi terhadap kedisiplinan ini,” tegas Ade Kama saat dikonfirmasi media, Rabu (26/3/2025).
Terkait kehadiran anggota dewan dalam agenda rapat, Ade menjelaskan bahwa DPRD memiliki beberapa jenis pertemuan, seperti Rapat Paripurna, Rapat Kerja, dan Rapat Dengar Pendapat (RDP). Meski ia menyebut rapat komisi masih dihadiri anggota terkait, namun disiplin secara keseluruhan tetap menjadi perhatian.
“Untuk rapat komisi sejauh ini masih berjalan dengan kehadiran yang cukup baik. Namun, evaluasi tetap perlu dilakukan agar kedisiplinan kerja di DPRD semakin meningkat,” tandasnya.
Di tengah upaya pemerintah memperbaiki tata kelola birokrasi, harapan publik terhadap kinerja DPRD pun tak bisa diabaikan. Evaluasi yang dijanjikan bukan sekadar formalitas, melainkan harus menjadi titik balik bagi para wakil rakyat dalam menjalankan amanah yang telah diberikan.(AA)
