SOFIFI – Seratus hari adalah waktu yang singkat dalam siklus politik. Tapi bagi Sherly Tjoanda Laos dan Sarbin Sehe, sepasang pemimpin baru di Maluku Utara, itu cukup untuk membuktikan bahwa janji tak harus tinggal retorika. Pada 19 Mei 2025, diam-diam tapi pasti, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk BOSDA—Bantuan Operasional Sekolah Daerah—diterbitkan. Dana langsung mengalir ke rekening sekolah-sekolah negeri di seluruh Maluku Utara. Janji pendidikan gratis pun resmi bergerak dari mimbar kampanye ke ruang-ruang kelas.
Pendidikan gratis bukan sekadar program populis. Ia adalah koreksi atas ketimpangan. Dan ketika Kepala BPKAD Maluku Utara, Ahmad Purbaya, mengumumkan bahwa lebih dari Rp6,1 miliar telah disalurkan, bukan angka itu yang membuat publik berhenti sejenak, tapi sinyal: bahwa birokrasi bisa bekerja ketika politik punya kehendak kuat.
“Untuk tahap pertama, dana mencakup alokasi April, Mei, dan Juni,” jelas Purbaya. Dana itu terbagi ke 99 SMA Negeri (Rp4,5 miliar), 44 SMK Negeri (Rp1,5 miliar), dan 8 SLB Negeri (Rp60 juta). Semuanya langsung masuk ke rekening sekolah. Tak ada pemotongan. Tak ada jeda.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Abubakar Abdullah, membenarkan penyaluran ini. Dalam konfirmasi terpisah, ia hanya berkata singkat namun mantap: “Iya, dana BOSDA sudah tersalur.”
Dalam dunia politik yang kerap penuh janji hampa, Sherly–Sarbin memilih jalur sunyi: menepati. Pendidikan gratis mereka bukan hanya simbol perubahan, tetapi bukti bahwa negara hadir sampai ke ruang kelas—di mana mimpi anak-anak Maluku Utara sedang dirajut dalam diam.
Lebih dari sekadar transfer dana, program ini adalah intervensi terhadap masa depan. Ia menekan beban keluarga. Ia memperpanjang napas pelajar yang hampir putus sekolah. Ia menandai babak baru dalam perjalanan Maluku Utara Bangkit—agenda besar yang tak hanya bicara infrastruktur, tapi juga investasi pada manusia.
Dalam sebuah negeri kepulauan yang terpecah lautan, pendidikan adalah jembatan penghubung. Kini, dengan BOSDA yang menyapa langsung sekolah-sekolah negeri dari Taliabu hingga Halmahera Timur, jembatan itu perlahan terbangun.
Dan dalam 100 hari, Sherly–Sarbin baru saja memberi pelajaran pertama: bahwa kepercayaan rakyat adalah utang yang harus dibayar lunas.(Red)
