TIDORE – Di halaman Kantor BNNK Tidore Kepulauan, pagi itu terasa berbeda. Sinar matahari yang hangat seperti menyambut ikhtiar baru lembaga negara yang selama ini berdiri di garda depan perang melawan narkotika. Di hadapan para pejabat daerah dan unsur Forkompimda, Kepala BNNK Tidore Kepulauan, M. Fadris Sangun Ratu Lana, S.K.M., M.Si., dengan suara tegas dan lugas, mencanangkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Bukan seremoni biasa. Di tengah barisan tamu kehormatan Wali Kota Tidore Kepulauan, Ketua DPRD, Kepala BNNP Maluku Utara, hingga pimpinan TNI, Polri, dan lembaga yudikatif Fadris tak sekadar membaca sambutan. Ia menyampaikan komitmen. Mengumumkan langkah awal. Sekaligus menantang dirinya dan jajaran di bawahnya untuk melampaui sekadar formalitas.
“Zona integritas bukan slogan. Ini adalah tekad kolektif kami untuk berubah. Untuk memperbaiki. Untuk melayani sepenuh hati,” ujarnya.
Pencanangan ini, lanjutnya, adalah deklarasi terbuka bahwa BNNK Tidore Kepulauan siap meninggalkan praktik lama yang mengaburkan batas antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi. Pungli, gratifikasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi musuh bersama yang harus dienyahkan bukan hanya di atas kertas, tapi dalam sikap sehari-hari.
Apa yang membedakan momentum ini dari agenda birokrasi lainnya? Komitmen publik. Penandatanganan dukungan Zona Integritas disaksikan secara terbuka. Satu persatu pemimpin instansi berdiri, memberikan paraf, seolah menegaskan: jika perubahan dimulai dari BNNK, maka kita semua akan ikut menjaga.
Fadris tidak menampik bahwa membangun birokrasi bersih bukan perkara mudah. Tapi ia percaya bahwa dengan integritas personal, dukungan lintas institusi, dan sarana-prasarana yang terus diperbaiki, pelayanan prima bukan sekadar cita-cita.
“Kami sadar, perubahan tidak terjadi dalam sehari. Tapi hari ini adalah pondasi. Hari ini adalah deklarasi bahwa kami siap mewujudkan pelayanan tanpa cela,” katanya menutup sambutan.
Hari ini, bukan hanya pidato yang terdengar. Tapi gema dari sebuah janji yang diucapkan di ruang publik: bahwa birokrasi yang jujur dan melayani adalah mungkin dan harus dimulai sekarang, dari sini, dari Tidore.
Apakah langkah ini akan menjadi contoh bagi lembaga lain di Maluku Utara? Waktu yang akan menjawab. Tapi yang pasti, sejarah mencatat bahwa di tanggal 30 April 2025, satu lembaga memulai langkah pertamanya dengan kepala tegak dan niat lurus.(AA)
